BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah
Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku
seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya
pengajaran dan pelatihan. Dalam penyelenggaraan pendidikan terdapat suatu
sistem yang mengatur penyelenggaraan tersebut agar lebih terarah.
Sistem pendidikan antara suatu negara dengan negara lainnya
adalah berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang secara
langsung maupun tidak langsung. Sistem pendidikan juga dapat dipengaruhi oleh
keadaan geografis suatu negara karena keadaan geografis memberikan dampak pada
tuntutan hidup suatu masyarakat dalam negara.
Dalam makalah ini penulis tertarik untuk mengkaji tentang
sistem pendidikan di Asia Tenggara di mana penulis mengambil salah satu contoh
negara kawasan Asia Tenggara yaitu Malaysia sebagai refleksi tentang sistem
pendidikan yang berkembang di kawasan Asia Tenggara.
B.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut
perlu kiranya merumuskan masalah sebagai pijakan untuk terfokusnya kajian
makalah ini. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut.
- Bagaimana potret sistem pemerintahan di Malaysia ?
- Bagaimana kondisi geografi,demografi dan potensi income Negara Malaysi?
- Apa saja dasar yang digunakan dalam pengembangan pendidikan ?
- Apa saja kebijakan strategis di bidang pendidikan di Malaysia ?
- Apa saja kebijakan negara terhadap pendidikan Islam di Malaysia ?
- Bagaimana pengembangan kurikulum dan pengembangan tenaga kependidikan di Malaysia ?
- Bagaimana sistem perjenjangan pendidikan di Malaysia ?
C. Metode
Pemecahan Masalah
Metode
pemecahan masalah yang dilakukan melalui studi literatur dari buku-buku yang
membahas tentang bahasan terkait.
BAB II
PEMBAHASAN
“STUDI TENTANG POTRET SISTEM PENDIDIKAN DI MALAYSIA”
A. Potret Sistem Pemerintahan Negara Malaysia
Malaysia adalah salah satu negara
anggota ASEAN yang merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dari tangan Inggris
dengan nama persekutuan Tanah Melayu. Kemudian pada tahun 1963 berubah namanya
menjadi Malaysia termasuk di
dalamnya Sabah, Serawak, dan Singapura. Dua
tahun berikutnya, Singapura terpisah dari Malaysia, dan Malaysia memiliki 13
buah Negara bagian yang disebut negeri dan dua buah wilayah persekutuan. Ketiga
belas Negara tersebut adalah Kelantan, Trengganu, Pahang, Johor, Malaka, Negeri
Sembilan, Selangor, Perak, Kedah, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, dan Serawak. Sementara
dua wilayah persekutuan adalah Kuala Lumpur, Ibu
Kota Negara Malaysia dan
Labuan yang terletak di Sabah, Malaysia Timur.[1]
Federasi Malaysia adalah
sebuah monarki
konstitusional. Kepala
negara persekutuan Malaysia
adalah Yang
di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia.
Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa
Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di
eksekutif daripada di legislatif. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia
diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional.
Kekuasaan legislatur
dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen
bikameral terdiri dari Dewan rendah (Dewan Rakyat) dan Dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan,
masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan
Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan
beranggota-tunggal. Pemilihan umum
parlemen dilakukan paling sedikit lima
tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas
dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota
dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian.
Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet
yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana
menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui
Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Pemerintah negara
bagian dipimpin oleh Menteri Besar di
negeri-negeri Malaya. Kekuasaan politik di Malaysia amat
penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu kekuasaan
memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.[2]
B. Kondisi Geografi, Demografi dan Potensi
Income Negara
Malaysia terdiri atas dua
kawasan utama yang terpisah oleh Laut
Cina Selatan. Keduanya memiliki bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari
pinggir laut yang landai hingga hutan lebat dan bukit tinggi. Puncak tertinggi
di Malaysia yaitu gunung
Kinabalu setinggi 4.095,2 m terletak di Sabah.
Iklim lokal adalah khatulistiwa dan dicirikan oleh angin Muson Barat Daya
(April hingga Oktober) dan Timur Laut (Oktober-Februari).[3] Mayoritas penduduk Malaysia
beragama Islam, sisanya beragama Budha, Konfusius, Hindu, Kristen, Tidak
beragama, dll.
Malaysia
berkomposisi penduduk yang multi etnis terdiri atas orang Melayu, Cina, India,
Dayak, Eropa, dll. Penduduk asli Malaysia
bertalian erat dengan orang Filipina dan Indonesia. Bahasa Nasional Malaysia adalah
Bahasa Melayu. Namun sebagai Negara yang multirasial, komunikasi dengan bahasa
lain, seperti bahasa Inggris dan beragam dialeg setempat, lazim digunakan
sehari-hari. Bahkan sekolah-sekolah di Malaysia mewajibkan masuknya mata
pelajaran bahasa Inggris.[4]
Penduduk Malaysia terdiri dari
berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4%
menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku
asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11%, 23,7%
penduduk adalah Tionghoa-Malaysia,
sedangkan India-Malaysia sebanyak
7,1% penduduk.[5]
Kondisi ekonomi Malaysia jika
dibandingkan dengan Negara berkembang lainnya terutama di kawasan Asia
Tenggara, tergolong tahan banting. Meskipun krisis ekonomi yang melanda Asia
berimbas pada ekonomi Malaysia
sehingga Malaysia
mengalami kontraksi ekonomi sekitar 6,7% serta kegiatan manufaktur dan
kontruksi ikut terpukul. Indikator investasi swasta pada paro 1998 menunjukkan
beberapa perbaikan. Resesi yang terjadi telah banyak memulihkan keseimbangan
posisi pembayaran. Pada pertengahan 1998, Malaysia menerapkan kebijakan uang
ketat: rata-rata bunga dan biaya belanja tetap tinggi. Kebijakan fiskal
diperketat secara bijak dan pembelanjaan negara dikurangi hingga 18%. Dengan
menerapkan Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional pada Juli 1998, Malaysia mampu
mengabaikan pendekatan IMF.[6]
C. Dasar Pengembangan Pendidikan
Di Malaysia, dasar pendidikan mempunyai peranan yang amat penting dalam menentukan segala tujuan sistem
pendidikan negara yang mana dasar ini dikenali sebagai ‘Dasar Pendidikan Kebangsaan’. Dasar Pendidikan Kebangsaan mula-mula dilaksanakan di
negara ini dalam tahun 1957. Umumnya, terdapat 3 tujuan utama yang terkandung dalam dasar pendidikan kebangsaan ini. Pertama, tujuan dasar pendidikan diadakan adalah untuk mewujudkan satu sistem pelajaran yang
dapat memenuhi keperluan negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik. Kedua,
untuk menghasilkan pelajar yang berdisiplin serta mematuhi dan menghormati kedua ibu bapak mereka di
mana prinsip ini sejajar dengan dasar dan polisi pendidikan untuk mengadakan proses pengajaran dan pembelajaran yang cakap dan efisien
dengan keperluan untuk mengelakkan perbelanjaan awam yang tidak tersusun. Yang ketiga, hanya untuk memastikan agar dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan khususnya dalam menentukan perkembangan sistem
pendidikan yang progresif dan bahasa kebangsaan dijadikan sebagai
bahasa pengantar yang utama.[7]
D. Kebijakan Strategis di Bidang Pendidikan
Setelah Perang Dunia II, saat
Malaysia masih di tangan kekuasaan Inggris, pada tahun 1955 dibentuk satu
komisi di bawah pimpinan A. Rezak yang isinya mempersiapkan usul-usul bagi
sistem pendidikan Malaysia. Di antara usulan tersebut ditetapkan bahwa bahasa
Melayu dan Inggris dijadikan sebagai bahasa wajib bagi semua murid di sekolah-sekolah
selain bahasa Tamil dan Cina. Kemudian setelah kemerdekaan, pada tahun 1961,
melalui hasil komisi A. Rahman, bahasa Melayu dan Inggris ditetapkan sebagai
bahasa wajib yang diberikan sampai dengan kelas 6 SD. Adapun bahasa Tamil dan
Cina dibeikan di sekolah tingkat menengah.[8]
Kebijakan Inggris dalam bidang
pendidikan di Malaysia tidaklah selamanya didasarkan pada keinginan unuk
mencerdaskan bangsa Melayu, tetapi juga untuk membendung kehendak rakyat untuk
memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.[9]
Organisasi pendidikan di pusat
terdiri atas Menteri Pendidikan. Kementrian yang dikepalai oleh sekretaris
tetap pendidikan bertanggung jawab langsung untuk pendidikan sekolah menengah
dan purna sekolah menengah, sekolah teknik dan pengawasan grant atau pemberian dana ke negara-negara bagian.
Kementrian negara ini terdiri atas
dua bagian, yaitu:
- Bagian administrasi yang mengurus perencanaan, keuangan, administrasi, personil, dan pelajaran terpadu serta pengawasan terhadap pelajaran agama Islam.
- Berada di bawah pimpinan penasehat kepala bagian pendidikan yang terdiri atas Inspektorat Jenderal, Pendidikan Guru, Bagian Sekolah, Sindikat Ujian, Pendidikan Teknis, Registrasi Guru, serta Perencanaan Pendidikan dan Penelitian.
Kepala pendidikan di setiap negara bagian
bertanggung jawab atas pengadministrasian sekolah rendah dan menengah di
tingkat wilayah dan mereka bertanggung jawab kepada kepala kementrian yang
tetap yaitu Sekretaris.
Tahun 1974, Malaysia membentuk jawatan kuasa
kabinet yang bertugas mengkaji semua pelaksanaan pendidikan. Laporan jawatan
kuasa kabinet ini telah mulai terbit sejak tahun 1979, lalu atas dasar laporan
tersebut, kementrian pendidikan melancarkan reformasi pendidikan dengan
memperkenalkan program KBSR pada tahun 1982/1983 diikuti dengan pelaksanaan
KBSM pada tahun 1988/1989.
Pada
dekade 1990-an, Malaysia mengadakan perubahan kebijakan pendidikannya secara
berarti, diantaranya sebagai berikut:
- Memperkenalkan pendidikan persekolahan dalam sekolah rendah.
- Mengurangi tahun lama sekolah di sekolah rendah dari 6 tahun menjadi 5 tahun, bagi murid yang cerdas dan sebaliknya, menambah tahun lama sekolah menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat.
- Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun yaitu sampai tingkat 5 diperingkat sekolah menengah.
- Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan, dan ekonomi.
- Mengubah sistem pemeriksaan SRP kepada Penilaian Menengah Rendah (PMR).[10]
E. Kebijakan Negara Terhadap Pendidikan
Islam.
- Sejak merdeka pada tahun 1957, ilmu pengetahuan agama Islam telah dijadikan sebagai kurikulum pendidikan nasional Malaysia.
- Pada tahun 1975, berbagai langkah penting untuk memperkuat pendidikan Islam ditempuh oleh Departemen Pendidikan.
- Pada tahun 1982, Perdana Menteri Mahathir Muhammad mengambil keputusan untuk menjalankan kebijakan penanaman nilai-nilai Islam di Pemerintahan.
- Tahun 1983, Departemen Pendidikan menyatakan bahwa nilai-nilai moral akan diajarkan kepada pelajar nonmuslim, sementara ilmu pengetahuan agama akan diajarkan kepada para pelajar muslim.[11]
F. Pengembangan
Kurikulum dan Pengembangan Tenaga Kependidikan
Sebagian
besar anak-anak Malaysia mulai bersekolah pada usia tiga sampai enam tahun, di Taman
Kanak-Kanak. Sebagian besar taman kanak-kanak dijalankan pihak swasta,
tetapi ada sedikit taman kanak-kanak yang dijalankan pemerintah.
Anak-anak
mulai bersekolah dasar pada usia tujuh tahun selama enam tahun ke muka.
Terdapat dua jenis utama sekolah dasar yang dijalankan pemerintah. Sekolah
berbahasa asli (Sekolah Jenis Kebangsaan) menggunakan bahasa Cina
atau bahasa Tamil
sebagai bahasa pengantar. Sebelum melanjutkan ke tahap pendidikan sekunder,
siswa-siswi di kelas 6 dipersyaratkan untuk mengikuti Ujian Prestasi Sekolah
Dasar (Ujian
Pencapaian Sekolah Rendah, UPSR). Sebuah program yang disebut Penilaian
Tahap Satu, PTS digunakan untuk mengukur kemampuan siswa-siswi yang cerdas,
dan memungkinkan mereka naik dari kelas 3 ke kelas 5, meloncati kelas 4.
Tetapi, program ini dihapus pada 2001.
Pendidikan
tahap dua di Malaysia dilaksanakan di dalam Sekolah Menengah Kebangsaan
(setara SMP+SMA di Indonesia) selama lima tahun. Sekolah
Menengah Kebangsaan menggunakan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar.
Khusus mata pelajaran Matematika dan Sains juga bahasa non-Melayu, ini berlaku
mulai tahun 2003, dan sebelum itu semua pelajaran non-bahasa diajarkan di dalam
bahasa Malaysia. Di akhir Form Three, yaitu kelas tiga, siswa-siswi
diuji di dalam Penilaian Menengah
Rendah, PMR. Di kelas lima pendidikan tahap dua (Form Five),
siswa-siswi mengikuti ujian Ijazah Pendidikan Malaysia.
Pendidikan
tahap dua nasional Malaysia dibagi ke dalam beberapa jenis, yaitu National
Secondary School (Sekolah Menengah
Kebangsaan), Religious Secondary School (Sekolah Menengah Agama),
National-Type Secondary School (Sekolah
Menengah Jenis Kebangsaan) yang juga disebut Mission School (Sekolah Dakwah), Technical
School (Sekolah Menengah Teknik), Sekolah Berasrama
Penuh, dan MARA Junior Science College (Maktab Rendah Sains
MARA).
Juga terdapat
60 Chinese
Independent High School di Malaysia, yang sebagian besar di antaranya
berbahasa pengantar bahasa Cina. Chinese Independent High School
dipantau dan distandardisasi oleh United Chinese School Committees'
Association of Malaysia (UCSCAM, lebih lazim disebut di dalam bahasa Cina,
Dong Zong), tetapi, tidak seperti sekolah pemerintah, tiap-tiap sekolah
independen bebas menentukan keputusan. Belajar di sekolah independen memerlukan
waktu 6 tahun untuk tamat, terbagi ke dalam Tahap Junior (3 tahun) dan Tahap
Senior (3 tahun). Siswa-siswi akan mengikuti uji standardisasi yang diadakan
oleh UCSCAM, yang dikenal sebagai Unified Examination Certificate (UEC)
(Ijazah Pengujian Bersama) di Menengah Junior 3 (setara Penilaian Menengah
Rendah) dan Menengah Senior 3 (setara tahap A). Sejumlah sekolah independen
mengadakan kelas-kelas berbahasa Malaysia dan berbahasa Inggris.
Sebelum
perkenalan sistem matrikulasi, siswa-siswi yang
hendak memasuki universitas publik harus menyelesaikan 18 bulan tambahan
sekolah sekunder di Form Six (kelas 6) dan mengikuti Sijil
Tinggi Persekolahan Malaysia, STPM; yang setara British Advanced
atau tahap 'A'. Karena perkenalan program matrikulasi sebagai alternatif bagi
STPM pada 1999, siswa-siswi yang menamatkan program 12 bulan di perkuliahan
matrikulasi dapat mendaftar di universitas lokal. Tetapi, di dalam sistem
matrikulasi, hanya 10% dari bangku yang tersedia bagi siswa-siswi non-Bumiputra
dan sisanya untuk siswa-siswi Bumiputra.
Terdapat
universitas publik seperti Universitas Malaya, Universitas
Sains Malaysia, Universitas
Putra Malaysia, Universitas
Teknologi Malaysia, Universitas
Teknologi Mara, dan Universitas
Kebangsaan Malaysia. Universitas swasta juga mendapatkan reputasi yang
cukup untuk pendidikan bermutu internasional dan banyak siswa-siswi dari
seluruh dunia berminat memasuki universitas-universitas itu. Misalnya Multimedia University,
Universitas
Teknologi Petronas, dan lain-lain. Sebagai tambahan, empat universitas
bereputasi internasional telah membuka kampus cabangnya di Malaysia sejak 1998.
Sebuah kampus cabang dapat dilihat sebagai ‘kampus
lepas pantai’ dari universitas asing, yang memberikan kuliah dan
penghargaan yang sama seperti kampus utamanya. Siswa-siswi lokal maupun
internasional dapat meraih kualifikasi asing identik ini di Malaysia dengan
biaya rendah. Kampus cabang universitas asing di Malaysia adalah: Monash
University Malaysia Campus, Curtin
University of Technology Sarawak Campus, Swinburne
University of Technology Sarawak Campus, dan University
of Nottingham Malaysia Campus.
Sebagai tambahan untuk Kurikulum
Nasional Malaysia, Malaysia memiliki sekolah internasional. Sekolah
internasional memberi para siswa kesempatan untuk mempelajari kurikulum dari
negara lain.[12]
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Malaysia
adalah salah satu negara anggota ASEAN yang merdeka pada tanggal 31 Agustus
1957. Federasi Malaysia adalah
sebuah monarki
konstitusional. Kepala
negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong,
biasa disebut Raja Malaysia. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster.
Penduduk Malaysia terdiri dari
berbagai kelompok suku, dengan Suku Melayu sejumlah 50,4%
menjadi ras terbesar dan bumiputra/suku
asli (aborigin) di Sabah dan Sarawak sejumlah 11%, 23,7%
penduduk adalah Tionghoa-Malaysia,
sedangkan India-Malaysia sebanyak
7,1% penduduk. Kondisi ekonomi Malaysia jika dibandingkan dengan Negara
berkembang lainnya terutama di kawasan Asia Tenggara, tergolong tahan banting.
Dasar Pendidikan di Malaysia
menggunakan ‘Dasar Pendidikan
Kebangsaan’. Di samping itu negara juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan
baik terhadap pendidikan umum maupun pendidikan Islam.
Mengenai kurikulum pendidikan yang
dipakai yaitu tingkat sekolah dasar selama 6 tahun. Kemudian dilanjutkan
tingkat menengah yaitu selama 5 tahun.
DAFTAR PUSTAKA
Assegaf, Abd. Rachman. 2003. Internasionalisasi
Pendidikan. Yogyakarta: Gama Media.
Daulay, Haidar Putra. 2009. Dinamika
Pendidikan Islam di Asia Tenggara. Jakarta: Rineka Cipta.
http://www.scribd.com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia
[1]
Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan
Islam di Asia Tenggara, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2009), hlm. 53
[3]
Haidar Putra Daulay, Op.Cit., hlm. 54
[4]
Abd. Rachman Assegaf, Internasionalisasi
Pendidikan, (Yogyakarta: Gama Media,
2003), hlm. 113
[6]
Abd. Rachman Assegaf, Op.Cit., hlm.
114-115
[7] http://www.scribd.com/doc/2882268/Dasar-Pendidikan-Di-Malaysia
[8]Abd.
Rachman Assegaf, Op.Cit., hlm. 115
[9]
Haidar Putra Daulay, Op.Cit., hlm.58
[10]
Abd. Rachman Assegaf, Op.Cit., hlm. 116
[11] Ibid, hlm. 120
